11 September 2019 7:32 pm

Sejarah dan Profil Lengkap Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

Sejarah dan Profil Lengkap Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

Sejarah dan Profil Lengkap Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)



Salah satu kegiatan ikatan pelajar muhammadiyah (IPM), Pelajar Berbagi.
Salah satu kegiatan ikatan pelajar muhammadiyah (IPM), Pelajar Berbagi.

Latar Belakang


Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader.
Keinginan dan upaya para pelajar untuk membentuk organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1919. Akan tetapi selalu ada halangan dan rintangan dari berbagai pihak, sehingga baru mendapatkan titik terang ketika Konferensi Pemuda Muhammadiyah (PM) pada tahun 1958 di Garut. Organisasi pelajar Muhammadiyah akan ditempatkan di bawah pengawasan PM. Keputusan konferensi tersebut diperkuat pada Muktamar PM II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yakni dengan memutuskan untuk membentuk IPM (Keputusan II/ nomor 4).
Pada Konferensi Pimpinan Pusat (Konpiwil) IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh organisasi. PP IPM diminta Depdagri mengisi formulir direktori organisasi disertai catatan agar pada waktu pengembalian formulir tersebut nama IPM telah berubah. Tim eksistensi PP IPM yang bertugas membahas masalah ini, melakukan pembicaraan secara intensif. Akhirnya diputuskan perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), dengan pertimbangan:

  1. Keberadaan pelajar sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari persyarikatan Muhammadiyah; perlunya pengembangan jangkauan IPM;
  2. adanya kebijakan pemerintah RI tentang tidak diperbolehkannya penggunaan kata pelajar untuk organisasi berskala nasional.
  3. Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PP IPM nomor VI/PP.IPM/1992 yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 22 Jumadil Awwal 1413 H bertepatan dengan 18 November 1992 M tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 November 1992.
  4. Seiring perkembangan organisasi IRM, muncul berbagai reaksi dari tubuh persyarikatan bahwa IRM dinilai kurang fokus terhadap pembinaan pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Maka, Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 merekomendasikan IRM untuk berubah kembali menjadi IPM.
Pembahasan mengenai basis masa dan lokus gerakan sebenarnya sudah mengemuka sejak Muktamar IRM ke-14 di Lampung. Pada Muktamar IRM ke-15 pun, mengamanatkan untuk membentuk tim eksistensi yang bertugas untuk membahas masalah ini. Tim eksistensi PP IPM juga meminta saran pendapat dari PP Muhammadiyah dan ortom-ortom di dalamnya.
Muktamar IPM pertama setelah perubahan dari IRM dilaksanakan pada tanggal 2-7 Juni 2010 di Bantul, DI. Yogyakarta. Muktamar kali ini bertepatan dengan setengah Abad Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dalam Muktamar ini dilaunching Gerakan Pelajar Kreatif (GPK) yang merupakan turunan dari Gerakan Kritis Transformatif (GKT).

Sejarah perkembangan IPM, sejak dari kelahiran Ikatan Pelajar Muhamamdiyah (IPM) hingga kemudian terjadinya perubahan nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) pada tahun 1992 dan kemudian berubah nama kembali menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) telah melalui proses yang panjang seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat baik dalam skala nasional maupun global. Hingga saat ini IPM telah melampaui empat fase perkembangan, yaitu:

1. Fase Pembentukan (mulai tahun 1961 s/d 1976)

Kelahiran IPM bersamaan dengan masa dimana pertentangan idiologis menjadi gejala yang menonjol dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia dan dunia pada waktu itu. Keadaan yang demikian menyebabkan terjadinya polarisasi kekuatan tidak hanya dalam persaingan kekuasaan di lembaga pemerintah, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi seperti ini IPM lahir dan berproses membentuk dirinya. Maka sudah menjadi kewajaran bila pada saat awal keberadaannya IPM banyak terfokus pada upaya untuk mengkonsolidasikan dan menggalang kesatuan Pelajar Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia dalam wadah IPM. 
Upaya untuk menemukan karakter dan jati diri IPM sebagai gerakan kader dan dakwah banyak menjadi perhatian pada waktu itu. Upaya ini mulai dapat terwujud setelah IPM dapat merumuskan Khittah Perjuangan IPM, Identitas IPM, dan Pedoman Pengkaderan IPM (hasil Musyawarah Nasional/Muktamar ke-2 di Palembang tahun 1969). Fase pembentukan IPM diakhiri pada tahun 1976 yaitu dengan keberhasilan IPM merumuskan Sistem Pengkaderan IPM (SPI) hasil Seminar Tomang tahun 1976 di Jakarta. Dengan SPI yang telah dirumuskan tersebut, maka semakin terwujudlah bentuk struktur keorganisasian IPM secara lebih nyata sebagai organiasai kader dan dakwah yang otonom dari persyarikatan Muhammadiyah. 


Tahun 1961-1966. Pada tahun ini PP IPM masih dalam pengawasan PP Pemuda Muhammadiyah, dan bersama-sama PP Pemuda Muhammadiyah berusaha mendirikan IPM di seluruh Indonesia. Pendirian IPM di seluruh Indonesian ini didukung oleh instruksi PP Pemuda Muhammadiyah no.4 tahun 1962 tahun 1962 tertangggal 4 Februari 1962 yang berisi Instruksi kepada Pemuda Muhammadiyah daerah se-Indonesia agar membentuk IPM di daerahnya masing-masing.

Tahun 1966-1969. Musyawarah Nasional Ikatan Pelajar Muhammadiyah I dilaksanakan pada tanggal 18-24 November 1966 di Jakarta dengan menghasilkan keputusan antara lain : Membentuk PP IPM caretaker yakni pimpinan terdahulu yang bertugas melaksanakan tugas kepemimpinan IPM tingkat pusat sampai terbentuknya PP IPM yang baru. Menunjuk tim formatur yang terdiri dari Anwar Bey, M. Dfahmi Ms, M. Wirsyam dan unsur PP Muhammadiyah. Akan tetapi sebelas bulan kemudian baru terbentuk PP IPM denganKetua Umum Moh. Wirsyam Hasan, Sekretaris Umum Imam Ahmadi.  Menetapkan Muqadimah Anggaran Dasar IPM dan Anggaran Dasar. Merumuskan Khitah Perjuangan IPM. Pada masa ini aktivis IPM pada umumnya ikut terlibat dalam mengantisipasi perkembangan politik Indonesia. Banyak Aktivis IPM turut terlibat dalam mengantisipasi perkembangan Politik Indonesia.

Banyak aktivis IPM yang tergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia). Satu instruksi yang dikeluarkan PP IPM berkaitan dengan KAPPI ditunjukkan kepada daerah-daerah agar terlibat secara aktif di dalam KAPPI. Di samping itu di dalam Muktamar IPM ke-2 di Palembang dikeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa IPM dari tingkat pusat sampai daerah akan tetap merupakan komponen aktif KAPPI masih tetap dapat menjaga kemurnian perjuangannya. Tidak kalah pentingnya ditetapkan Sistem Pengkaderan IPM hasil seminar kader tangggal 20-23 Agustus 1969 di Palembang. Sejak inilah ulai dikenal istilah Taruna Melati, MABITA (Masa Bimbingan Anggota – yang kemudian berubah menjadi MABICA), Coaching Instruktur. Pada periode ini eksistensi IPM digoyang dalam Tanwir Muhammadiyah tanggal 19-21 September 1968. Akan tetapi berkat argumentasi PP IPM dan dukungan AMM lain, akhirnya eksistensi IPM tetap dapat dipertahankan.

Tahun 1969-1972. Munas/Muktamar II Palembang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Agustus 1969 menyepakati adanya penyempurnaaan Khittah Perjuangan dengan dilengkapi Tafsir Khittah, Identitas, Tafsir Identitas, dan Tafsir Asas dan Tujuan IPM. Pada periode yang dipimpin oleh Muhsin Sulaiman sebagai Ketua Umum, dan Ahmad Masuku sebagai Sekkretaris Umum berhasil ditetapkan lagu Mars IPM dan Himne IPM sebagai lagu resmi IPM.

Tahun 1972-1975. MUktamar III IPM di Surabaya melakukan penyempurnaan terhadap tafsir Khittah Perjuangan IPM, tafsir identitas IPM dan menghasilkan tafsir asas dan tujuan IPM serta teori perjuangan IPM. Juga menunjuk Abdul Shomad Karim dan Faisal sebagai Ketum dan Sekum. Pada Konpiwil 1973 ditetapkan sebagai pedoman pengkaderan IPM pengganti pedoman terdahulu yang ditetapkan pada Muktamar II di Palembang. Dalam periode ini aktivitas IPM banyak kemunduran, orientasi program nasionalnya yaitu: “Memantapkan IPM sebagai organisasi dakwah dan partisiasi dalam pembangunan nasional”.

ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)
ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)

2. Fase Penataan (mulai tahun 1976 s/d tahun 1992)

IPM memasuki fase penataan ketika bangsa Indonesia tengah bersemangat mencanangkan pembangunan ekonomi sebagai panglima, dan memandang bahwa gegap gempita persaingan ideologi dan politik harus segera diakhiri jika bangsa Indonesia ingin memajukan dirinya. Situasi pada saat itu menghendaki adanya monoloyalitas dalam berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan stabilitas nasional sebagai syarat pembangunan yang tidak bisa ditawar lagi.

Dalam keadaan seperti ini menjadikan organisasi-organisasi yang berdiri sejak masa sebelum Orde Baru harus dapat menyesuaikan diri. Salah satu kebijakan pemerintah yang kemudian berimbas bagi IPM adalah tentang ketentuan OSIS sebagai satu-satunya organisasi pelajar yang eksis di sekolah. Keadaan ini menyebabkan IPM mengalami kendala dalam mengembangkan keberadaannya secara lebih leluasa dan terbuka. 
Agenda Permasalahan IPM yang membutuhkan perhatian khusus untuk segera dipecahkan pada waktu adalah tentang keberadaan IPM secara nasional yang dipermasalahkan oleh pemerintah karena OSIS lah satu satunya organisasi pelajar yang diakui eksistensinya di sekolah. Konsekwensinya semua organisasi yang menggunakan kata-kata pelajar harus diganti dengan nama lain.

Pada awalnya IPM dan beberapa organiasasi pelajar sejenis berusaha tetap konsisten dengan nama pelajar dengan berharap ada peninjauan kembali kebijaksanaan pemerintah tersebut pada masa mendatang. Namun konsistensi itu ternyata membawa dampak kerugian yang tidak sedikit bagi IPM karena kemudian kegiatan IPM secara nasional seringkali mengalami hambatan dan kesulitan penyelenggaraannya. Disamping itu beberapa organisasi pelajar yang lain yang senasib dengan IPM satu-persatu mulai menyesuaikan diri, sehingga IPM merasa sendirian memperjuangkan konsistensinya. 
Pada sisi lain IPM merasa perlu untuk segera memperbaharui visi dan orientasi serta mengembangkan gerak organisasi secara lebih luas dari ruang lingkup kepelajaran memasuki ke dunia keremajaan sebagai tuntutan perubahan dan perkembangan zaman. Maka tanggal 18 November 1992 berdasarkan SK PP Muhammadiyah No. 53/SK-PP/ IV.B/1.b/1992 Ikatan Pelajar Muhammadiyah secara resmi berubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah.
Ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)
Ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)

Tahun 1975-1978. Mukatmar IPM IV yang dilaksanakan di Ujung Pandang tangggal 23-26 Agustus 1975 mengambil tema “ Membina dan Meningkatkan Peranan IPM sebagai Gerakan Dakwah di Kalangan Pelajar” dan menghasilkan program kerja nasional IPM dengan orientasi; meningkatkan partisipasi IPM dalam pembangunan nasional, dengan usaha antara lain: Aktif dalam usaha menanggulangi drop out, menggalakkan kepramukaan, meningkatkan studi pelajar, dan menanggulangi kenakalan remaja dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pada tanggal 24-26 Desember 1976 hasil Konpiwil 1973 dikaji ulang dan direvisi dalam seminar kader IPM di Tomang Jakarta. Sebagai Ketum adalah Gafarudddin dan Sekum Faisal Noor. .

Tahun 1979 – 1983. Muktamar IPM V dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 – 11 Juli 1979 dengan mengambil tema: “Generasi muda agamis dan pelajar modal pembangunan bangsa”. Berhasil terpilih Asnawi Syar ini sebagai Ketum dan maulana Yusuf Widodo sebagai Sekum. Dalam Mukatamar IPM V ditetapkan antara lain: IPM tetap berfungsi sebagai organisasi ekstra dan intra sekolah. IPM sebagai organisasi pembina dan pengembangan pelajar yang agamis dan terpelajar sebagai modal pembangunan bangsa. Meningkatkan partisipasi IPM dalam pembangunan nasional. Mendukung program-program pemerintah dalam pembinaan dan pembangunan generasi muda. Meminta pada pemerintah untuk memperketat pengawasan dan pengedaran film serta mass media lain yang memuat gambar tidak senonoh demi menjauhkan generasi muda dari bahaya moral. Orientasi programn IPM adalah studi, kepemimpinan dan dakwah.

Tahun 1983 – 1986. Muktamar IPM VI sedianya akan diselenggarakan di Purwakarta Jawa Tengah urung dilaksanakan karena tidak mendapat ijin pemerintah. Mulai saat itulah masalah nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi permasalahan di tingkat pusat. Akhirnya Muktamar IPM VI diselenggarakan secara terbatas di Yogyakarta tanggal 30 sepetember – 2 Oktober 1983. Adapun sasaran program yang hendak dicapai adalah: Terbinanya anggota IPM yang berdedikasi terhadap IPM. Terbinanya IPM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki mutu dan efektivitas dalam menyelenggarakan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan. Terbinanya peran serta aktif IPM sebagai ortom dalam fungsinya sebagai pelopor, pelangsung, peyempurna amal usaha Muhammmadiyah serta berintegrasi dalam Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya. Di bawah kepemimpinan Masyhari Makhasi dan Ismail Ts Siregar fokus utama kegiatan dalam pembina ke dalam dengan melakukan konsolidasi organisasi sampai tingkat bawah. Pada periode ini SPI kembali diperbaharui melalui forum seminar dan Lokalarya Pengkaderan tahun 1985 di Ujung Pandang, dilakukan pula pengembangan materi pengkaderan yang ada.

Tahun 1986 – 1989. Muktamar IPM VII dapat terselenggara tanggal 26 – 30 April 1986 di Cirebon dengan tema: “Memantapkan gerakan IPM dalam membangun akhlak mulia dan memupuk kreatifitas pelajar”. Periode ini memiliki tujuan umum program nasional yaitu terciptanya tradisi keilmuan dan kreatifitas di kalangan anggota yang dijiwai oleh akhlak mulia sehingga menjadi teladan di lingkungannya. Tidak kurang beberap konsep dihasilkan pada periode ini seperti Sistem Dakwah Pelajar yang berisi komponen Mabica, Maperta, Pekan Dakwah, Latihan Da’i. Di samping disusun pula Sistem Administrasi IPM. Pada periode kepemimpinan Khoiruddin Bashory dan Azwir Alimuddin ini masalah nama IPM masih menjadi agenda penting dan belum menunjukkan hasil sehingga berakibat gagalnya rencana penyelenggaraan Muktamar VIII di Medan yang diganti menjadi Muktamar Terbatas (silaturahmi pimpinan) di Yogyakarta.

3. Fase Pengembangan (mulai tahun 1992 s/d 2008)

ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)
ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)
Tahun 2000 – 2002. Tanggal 8 – 11 Juli 2000 di Jakarta adalah Muktamar IRM ke 12 yang merupakan Muktamar gabungan dengan Muhammmadiyah, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah dan IRM, Muktamar yang dihadiri seluruh utusan pimpinan wilayah IRM ini membahas dan menetapkan penetapan kembali nama IRM setelah melauli perdebatan yang panjang setelah adanya usulan pengembalian nama IPM.

Dalam Muktamar ke – 12 ini ditetapkan antara lain: Dasar-Dasar Grrakan IRM atau Paradigma Gerakan IRM Kepribadian IRM Kepribadian Kader IRM Perubahan Struktur Bidang IRM Pada Muktamar ini bidang Irmawati ditiadakan, Bidang Organisasi dan Hikmah dan Advokasi merupakan bidang tambahan dari struktur IRM. Tema yang diangkat adalah “Meneguhkan jati Diri, Merapatkan barisan Menuju Indonesia Baru” ini menetapkan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum dalam pemilihan langsung yang merupakan model pemilihan baru di IRM dan Arif Jamali Muis sebagai Sekretris Jendral.

Pada Muktamar ini pula penyusunan kebijakan IRM jangka panjang tahap kedua ditetapkan selama empat kali pelaksanaan Muktamar dimulai dari periode muktamar XII sampai Muktamar XV dimana masing-masng tahapan memiliki sasaran khusus dalam kerangka sasaran jangka panjang yaitu:

Muktamar XII : diarahkan pada penataan dan pemantapan gerak organisasi dengan mengusahakan kemandirian/otonomisasi dan pengembangan program-program advokasi kepelajaran/ keremajaan yang muatan-muatannya antara lain adalah memupuk kepekaan sosial politik, etos intelektual dan nilai-nilai moral kepada remaja/ pelajar.

Muktamar XIII : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk mencapai daya tawar (bargaining position) IRM yang kuat dengan mengusahakan sikap kritisme organisasi pengembangan program-program pemberdayaan yang memuat antara lain penyadaraan politik, amaliah transformatif dan penguasaan IPTEK.

Muktamar XIV : diarahkan kepada penegmbangan gerakan untuk mewujudkan gerakan IRM sebagai kekuatan transformatif di masyarakat dengan mengusahakan penguasaan program-program alternatif pemberdayaan.

Muktamar XV : diarahkan kepada pengembangan gerakan meunju internasionalisasi gerakan dengan mengupayakan bentuk pemberdayaan yang dapat menguatkan daya saing yang antara lain bermuatan penguasan IPTEK dan keterampilan professional.

Dimana Muktamar XII diarahkan pada penataan dan pemantapan gerak organisasi dengan mengusahakan kemandirian/otonomisasi dan pengembangan program-program advokasi kepelajaran/keremajaan yang muatan-muatannya antara lain adalah memupuk kepekaan sosial politik, etos intelektual dan nilai-nialai moral kepada remaja/pelajar. Dimana pada periode ini semakin terlihat kerjasama dengan pihak Founding dengan beberapa agenda program di antaranya SRATK (Studi Refleksi Aktif tanpa Kekerasan). Penerbitan Buletin Retas dan Pelatihan Sadar Gender. Selain itu adanya program pendampingan anak korban konflik Maluku dengan pembentukan relawan pada TOT paralegal, Peluncuran Album ke-2 lagu-lagu IRM. Dan tak kalah pentingnya adanya rekonstruksi Sistem Perkaderan pada acara Seminar dan Lokakarya Nasional Sistem Perkaderan IRM tanggal 20 –24 April 2002 di Kota makassar. .

Tahun 2002 –2004. “Membangun Kesadaran Kritis Remaja Sebagai Subjek Perubahan” adalah tema yang diangkat pada Muktamar ke-13 Di Yogyakarta pada tanggal 10 – 13 Oktober 2002, dimana disahkannya Khittah Perjuangan IRM atas penyesuaian dari dasar-dasar perjuangan IRM hasil Muktamar ke-12 serta revisi AD dan ART IRM.

Pada Muktamar ini pula penyusunan kebijakan IRM jangka panjang tahap kedua mengalami perubahan sasaran umum dari sebelumnya, yaitu:

Muktamar XII : diarahkan pada penataan dan pemantapan gerak organisasi dengan mengusahakan kemandirian atau otonomisasi dan pengembangan program-program advokasi kepelajaram/ keremajan yang muatan-muatanya antara lain adalah memupuk kepekaaan sosial politik, etos intelektual dan nilai-nilai moral kepada remaja/pelajar.

Muktamar XIII : Diarahkan kepada mentradisikan kesadaran kritis di kalangan pelajar dan remaja melalui pengembangan nilai-nilai advokasi, kaderisasi dan penguatan infrastruktur.

Muktamar XIV : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk mewujudkan gerakan IRM sebagai kekuatan transformatif di masyarakat dengan mengusahakan pengayaan program-program alternatif pemberdayaan.

Muktamar XV : diarahkan kepada pengembangan gerakan untuk menuju internasionalisasi gerakan dengan mengupayakan bentuk pemberdayaan yang dapat menguatkan daya saing yang antara lain bermuatan penguasaan IPTEK dan keterampilan professional.

Dalam pemilihan langsung Muktamar XIII ini menetapkan Munawwar Khalil selaku Ketua Umum dan Husnan Nurjuman selaku Sekretaris Jendral. Diantara berbagai pekerjaan besar yang menjadi amanat Muktamar XIII dalam periode ini antara lain : Sosialisasi hasil lokakarya sistem perkaderan IRM yang diorientasikan pada pembentukan kader Ikatan yang memiliki kesadaran kritis dan berbagai kegiatan pengkaderan yang juga diorientasikan kepada pembentukan kader kritis. Gerakan advokasi pada periode ini telah sampai pada fase pendampingan dan pembentukan komunitas advokasi. Hal ini diawali dengan perencanaan Gerakan Parlemen Remaja.

Gerakan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas. Hal ini diimplementasikan dengan berbagai perumusan dan penyesuaian berbagai mekanisme organisasi mensikapi berbagai perubahan dan perkembangan baik internal organisasi dengan perubahan struktur dan system pembinaan jaringan, maupun hal eksternal seperti otonomi daerah. Hal tersebut disikapi dengan Pedoman Pembentukan Peleburan dan Pemekaran Organisasi (P4O) IRM dan Penyesuaian Pedoman Administrasi IRM. Daftar Penghargaan yang Pernah di Raih IPM.

4. Fase Kebangkitan (mulai tahun 2006 s.d 2010)

ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)
ikatan pelajar muhammadiyah (IPM)

Nilai-Nilai Dasar IPM

1.  Nilai Keislaman (Menegakkan dan menjunjung  tinggi nilai-nilai ajaran Islam). Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan til 'alamin yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al- Qur'an dan as-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya. 2. Nilai Keilmuan (Terbentuknya pelajar muslim  yang berilmu). Nilai ini menun-jukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan, ilmu pengetahuan adatah jendela dunia. 3. Nilai Kekaderan (Terbentuknya pelajar muslim  yang militan dan berakhlak mulia). Sebagaiorganisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi  tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang  memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi  militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi  pekerti yang mulia. 4. Nilai Kemandirian (Terbentuknya pelajar muslim yang terampil). Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki ketrampilan pada bidang tertentu (skill) sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain. 5. Nilai Kemasyarakatan (Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya/ The Realislamic Society). Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ortom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar.
sistem perkaderan ikatan pelajar muhammadiyah
sistem perkaderan ikatan pelajar muhammadiyah
Nȗn, Demi Pena dan Segala Yang Dituliskan ––QS. Al-Qalam: 1 “Di dunia ini tak ada yang abadi kecuali perubahan. Perubahan sistem perkaderan dengan demikian  merupakan suatu keniscayaan.” ––Dr. Khoiruddin Bashori I k a t a n Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi kader. Organisasi yang intens bergherak di aras perkaderan. Agar kaderisasi memiliki arah yang jelas, maka IPM menyusun sis-tematika perkaderan untuk mengatur proses perkaderan. Dalam sejarah IPM, tercatat telah beberapa kali melakukan rekonstruksi sistem perkaderannya. Mengapa SPI diubah? Dalam tubuh IPM dikenal SPI Tomang, SPI Merah Makassar tahun 1986, SPI Biru Malang tahun 1994, SPI Hijau Makassar tahun 2002. Jarak perubahan SPI tersebut mensyaratkan reorientasi dan rekons-truksi pergerakan dalam interval waktu + 10 Tahun. Hal ini dikarenakan dua faktor yakni outworld (perubahan pada realitas sosial) dan inworld (perubahan ide dan wacana pergerakan IPM). Genealogi sistem perkaderan IPM/IRM, dapat dilacak mulai paruh akhir dekade 1980-an. Pada periode ini lahir kodifikasi sistem perkaderan IPM yang pertama atau yang dikenal kemudian sebagai ”SPI Merah”. Sebelum periode itu bukan berarti tidak ada pengkaderan, tetapi dasar yang digunakan masih bersifat berupa serpihan-serpihan konsep perkaderan dan belum disusun sebagai suatu sistem yang komprehensif. Ada juga yang mengatakan sebelum SPI Merah adalah SPI Tomang. Berikut adalah perjalanan SPI dari masa ke masa: SPI Merah (Makassar, 1986) SPI Merah lahir di Makassar pada 1985. SPI Merah lahir pada konteks sosial, dimana represi negara orde baru terhadap organisasi masyarakat Islam sedang mencapai puncaknya. Represi ini ditandai oleh kebijakan monoloyalitas. Kebijakan ini mengha-ruskan setiap orsospol, termasuk Muhammadiyah dan seluruh ortomnya, mengubah asasnya menjadi Pancasila, sebab saat itu hampir sebagian besar orsospol berbasis Islam masih mengguna-kan Islam sebagai asasnya. Skema kebijakan seperti ini meru-pakan bagian dari depolitisasi massa dan kebijakan massa mengambang (floating mass) yang dilakukan oleh rezim orde baru. ”Derita” politik inilah, secara psikologis, dirasakan oleh aktivis IPM pada masa itu. Represi ideologis negara membuat sebagian orientasi gerakan pelajar Islam pada masa itu, termasuk IPM, menjadi semakin ideologis. Oleh karena itu, tak menghe-rankan jika sistem perkaderan IPM pada masa itu bercorak dok-triner. SPI institusionalisasi pemikiran gerakan IPM pada zaman-nya. Pada puncaknya awal 1990-an SPI Merah mendapat kritik. SPI Merah dinilai terlalu doktriner dan terlalu menekan jiwa kritis kader selain itu juga terlalu dogmatis, kurang dialogis, ekslusif dan kurang mencerminkan sebuah sistem pemikiran kader. Pada waktu itu gugatan-gugatan terhadap SPI merah mendapat perla-wanan yang luar biasa dari kelompok mayoritas yang ingin tetap mempertahankan tradisi SPI Merah. Karena gencarnya lontaran wacana perubahan SPI Merah, maka sekitar tahun 1993-an ge-rakan perubahan SPI Merah dan berhasil melahirkan SPI Baru. Berdasarkan hasil Semiloknas SPI di Malang, lahirlah SPI Biru pada tahun 1994. SPI Biru (Malang, 1994) Memasuki era 1990-an, perlakuan negara orde baru terhadap umat Islam mulai memasuki tahap yang lebih ako-modatif. Selain karena faktor dukungan politik rezim terhadap umat Islam, tetapi juga sapuan gelombang demokratisasi yang melanda dunia sejak runtuhnya Uni Soviet. Di samping itu, nam-paknya kecenderungan sikap politik umat Islam lebih cenderung mengurangi sikap ”ideologis”-nya dan lebih memilih berkompro-mi terhadap negara. Imbasnya, diskursus sistem perkaderan IPM. ”SPI Merah” mendapat serangan dari sebagian kalangan di IRM/ IPM akibat sifat eksklusif, doktriner dan kurang dialogis dan  tidak relevan lagi dengan perkembangan keilmuan dan dunia pendi-dikan. Alhasil, sekitar1993-an ”SPI Merah” diubah dengan sebutan ”SPI Biru”. Berdasarkan hasil Semiloknas SPI di Malang1994., lahirlah SPI Biru. Menjelang 10 tahun penerapan SPI Biru, beberapa keku-rangan ditemukan penerapannya di lapangan. SPI Biru memang terlihat sempurna, namun terkesan terlalu gemuk. Ketika di lapangan, SPI Biru banyak mengalami penyimpangan, seperti TC TM II yang beberapa materinya diambil dari materi TC TM III, penjenjangan yang tidak konsisten dan terlalu berbelit, dan bebe-rapa kekurangan lainnya. Proses rekonstruksi SPI wajar dilakukan dalam siklus 10 tahunan sebagai upaya untuk tetap menyesuaikan proses pengkaderan di IPM dengan semangat zaman. Karena pro-ses pengkaderan merupakan sebuah proses yang terlepas dari realitas sekitarnya. Secara umum SPI Biru banyak menonjolkan hal yang baru dari SPI Merah. SPI Biru merupakan yang terbaik jika diban-dingkan dengan gerakan pelajar yang lain di masa itu. Keunggulan SPI ini antara lain, komprehensif, terukur dan banyak mengadopsi perkembangan dalam ilmu pendidikan. Akan tetapi, SPI ini bukan tanpa celah. Sifatnya yang mencakup semua itulah yang membuat-nya sangat gemuk, menggelembung dan kurang sistematis. Selain itu, terdapat celah empiris dan teoretis, seperti antara terget, tuju-an, materi dan metode pengkaderan banyak ditemuai inkonsis-tensi. Kurang menerapkan model pendidikan orang dewasa dan partisipatoris (El Hujjaj, 2006). Oleh karena itu, SPI ini pun segera diminta untuk dievaluasi dan menjadi amanat PP IRM periode 2000-2002 untuk menyempurnakannya. Akhirnya, SPI barupun akhirnya lahir yang kemudian disebut sebagai ”SPI Hijau. SPI Hijau (Makassar, 2002) Pada tahun 1998, SPI Biru mendapat gugatan dari minoritas IRM ditingkat struktur elite. Sampai pada diskursus 2001 dalam Semiloknas SPI di Makassar. Semiloknas ini menghasilkan SPI yang baru yang disahkan dalam Muktamar IRM tahun 2002 yang populis dikenal dengan sebutan SPI Hijau. Beberpa perubahan yang ada didalamnya adalah SPI ini sangat diwarnai oleh wacana Pemikiran Paule Freire yang getol memperjuangkan paradigma Pendidikan Kritis. Sebuah paradigma pendidikan yang mengguna-kan Metode Andragogi (Metode Pendidikan Orang Dewasa) yang lebih humanis dan jauh dari pola doktrinasi serta menggunakan pendekatan Partisipatoris yang mengutamakan peran serta penuh peserta pelatihan sebagai Subyek Pelatihan. Perubahan lainnya adalah penggantian istilah Instruktur sebagai pengelola pelatihan menjadi Fasilitator. ”SPI Hijau” sangat berbeda dengan SPI sebelum-sebelum-nya. Bahkan, perubahan itu sangat revolusioner. Ada diskon-tinuitas dari SPI sebelumnya. Bagaimana tidak, baik dari segi mode of thought, target, metode materi dan pasca pengkaderan sangat berbeda, atau malah tidak ada kelanjutan dari SPI sebe-lumnya. Ciri utama ialah ANSOS dimasukan dalam materi TM III, bahkan dalam praktinya TM II sudah diberi ANSOS. Materi ini tidak familiar di lingkungan Muahammadiyah/IPM. Materi ini banyak digunakan oleh kawan-kawan di LSM yang bergerak di kegiatan advokasi. Secara kasar, SPI ini dipengaruhi oleh perkem-bangan nasional pasca reformasi 1998, sehingga SPI ini lebih mencerminkan situasi lebih demokratis, terbuka dan partisipatif. SPI Hijau merupakan titik kulminasi dari perubahan paradigma gerakan IPM ke IRM dari paradigma ”gerakan panggung” menjadi ”gerakan sosial” kritis-transformatif. SPI Hijau banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran kon-temporer, pendidikan kritis Paulo Freire, tokoh pendidikan Ame-rika Latin, serta teori sosial kritis Jurgen Habermas. Secara meto-dologis, SPI Hijau mempunyai kedekatan dengan gagasan dan praktik pendidikan/pelatihan yang digagas oleh Insist, yakni lembaga kajian dan pendidikan yang digawangi oleh Mansour Fakih di Jogjakarta. Maka, tak mengherankan jika kita membaca SPI Hijau serasa kita membaca buku“Pendidikan Popular”-nya Insist. Sejak ditanfidzkannya pada 2004, SPI Hijau telah menjadi rujukan perkaderan. Kendati begitu, masih ada cabang, daerah atau bahkan wilayah yang belum sepenuhnya menerima keha-diran SPI ini. Dalam perjalanan selama kurang lebih lima tahun, level ranting sampai daerah belum sepenuhnya memahami SPI ini, kalau tidak bisa dibilang SPI ini susah untuk dipahami. Sebab, SPI ini tidak praktis, tidak bisa langsung pakai. Berbeda dengan SPI Biru, SPI Hijau kurang bisa di terima di level bawah. Jangankan untuk melakukan need assessement, untuk mencerna istilah-istilah yang ada di SPI saja teman-teman di cabang masih sering mengalami kesusahan. Hal ini wajar karena penyusunan SPI ini memang dilakukan oleh elit di tingkat pusat dan wilayah. Setidaknya ada beberapa yang perlu dibenahi. Pertama, sisi aktor atau pelaksana SPI. SPI Hijau menuntut banyak kemampuan fasilitator dalam melakukan pengkaderan, tetapi sisi aktornya atau fasilitatornya sangat minim untuk diperhatikan. Meski di SPI sudah ada PFP I sampai III, tetapi level pusat sampai daerah sangat jarang menitik beratkan pada pelatihan fasilitator (sesuai SPI). Lucu, ketika TM I sampai TM U-nya sudah memakai SPI Hijau, tetapi pelatihan pengelolanya masih menggunakan SPI Biru, malah ada beberapa daerah dan wilayah, TM-nya sudah banyak mengadopsi model SPI Hijau, PFP-nya masih menggunakan model pelatihan instruktur lengkap dengan materi-materi dan model-model indoktrinatifnya. Kedua, pada sisi materi dan target perlu disesuaikan dengan stratak (strategi dan taktik) IPM saat ini. Sebab SPI hijau dilahirkan oleh IRM, yang tentu mempunyai basis yang berbeda dengan IPM. Basis menentukan struktur dan stratak gerakan. Sejauh ini, teman-teman IPM tidak terlalu mengutak-atik para-digma gerakan tetapi hanya merubah strategi dan taktik gerakan. Tapi kini, IPM back to pelajar. Dan menemukan paradigma baru, yaitu “Gerakan Pelajar Berkemajuan”, maka materi pun harus ditinjau ulang. Ketiga, perlu penataan ulang tugas setiap level pimpinan terkait dengan penerjemahan SPI Hijau. Saat ini daerah/cabang/ ranting dibiarkan membaca mentah-mentah SPI tanpa ada penjelasan dari level pimpinan di atasnya dikarenakan memang level diatasnya juga kurang paham dengan SPI atau memang pimpinannya sibuk mengurusi dirinya sendiri. Setidaknya setiap level pimpinan  mengeluarkan ”panduan” atau buku pendamping yang sasarannya bagi pimpinan di bawahnya sesuai dengan level pengkaderannya. Sebut saja, SPP (Standart Pelaksanaan Prose-dur) TM I bagi ranting dan cabang, SPP TM II dan SPP PFP I bagi daerah dan seterusnya. Keempat, IPM perubahan paradigma gerakan, yakni perspektif dalam melihat realitas disekitarnya. Polemik perubah-an dari GKT (Gerakan Kritis-Transfrmatif) ke GPK sudah tuntas, karena GPK (Gerakan Pelajar Kreatif) sudah dievaluasi ternyata hanya sebuah strategi gerakan. Pemahaman paradigma sangat penting untuk positioning (penentuan sikap) IPM.Positioning gerakan terkait dengan relasi masyarakat-negara pada sisi makro, dan karakter pimpinan di sisi mikro. Hambatan penerapan SPI Hijau pun banyak ditemukan di lapangan seperti adanya anggapan bahwa metode yang digunakan akan menghilangkan Militansi Kader. Bahkan religiusitas yang menurun (kesalehan individu dengan Tuhan). SPI Hijau dinilai terlalu aktivis maksudnya ialah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sangat sosialis. Selain itu, timbul beberapa ang-gapan bahwa SPI Hijau ini hanya cocok diterapkan di Jawa yang kadernya cerdas-cerdas didukung dengan akses bacaan dan sumberdaya manusia yang memadai. Anggapan lainnya, SPI Hijau adalah komoditi bagi orang-orang kota, tidak untuk orang dusun nan di pelosok.

Saatnya Berubah: Rekonstruksi SPI (Jakarta, 2014) Gerakan Pelajar Berkemajuan (GPB) menjadi paradigma baru IPM, tentunya mempengaruhi bagaimana SPI baru akan dirumuskan. Selain SPI Hijau juga sudah berusia lebih 10 tahun sejak dirumuskannya tahun 2002. Sudah saatnya IPM dengan basis masa yang berbeda pula mengevaluasi SPI Hijau dan meru-muskan SPI yang baru. Ditambah juga tantangan dan dinamika zaman yang sudah sangat berbeda. Setelah dilakukan dua kali lokakarya SPI, yaitu di Yogya-karta (2013) dan di Gresik Kota Baru (2014), semakin meman-tapkan langkah IPM itu mengubah SPI-nya.  SPI ini dirancang untuk mesuksesnya GPB sebagai gerakan ilmu IPM. Tentunya, ialah keilmuan yang integratif dan interkonektif. Diharapkan mampu menjadi aksentuator cita-cita gerakan Muhammadiyah yaitu Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya, yang substansi-nya ialah “peradaban utama”. Peradaban utama tak akan tercapai tanpa gerakan ilmu sebagai alat revolusi kebudayaan. Kini tiba saatnya SPI ini hadir dalam momentum Muktamar XIX IPM di Jakarta melengkapi tema “Spirit Keilmuan untuk Gerakan Pelajar Berkemajuan”.
Sumber: http://www.ipm.or.id 

Baca juga:
Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Blog Post Lainnya
Social Media
Alamat
0813-2902-1460
0813-2902-1460
distroipm@gmail.com
Jalan Sultan Agung No.14 Wirogunan, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55151
Pembayaran via
Ekspedisi
@2019 Copyright Distro IPM Inc