10 Oktober 2019 10:58 am

AD dan ART IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)

AD dan ART IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)
ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH


ANGGARAN DASAR
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama dan Tempat Kedudukan
1. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah.
2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat.

BAB II
ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN

Pasal 2
Asas
Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam

Pasal 3
Identitas
Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar di kalangan pelajar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.

Pasal 4
Lambang
Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berbentuk perisai runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.

Pasal 5
Semboyan
IPM bersemboyan
وَمَايَسْطُرُوْنَ وَالْقَلَمِ, ن
Nuun Walqolami Wamaa Yasthuruun
yang berarti : Nuun, demi pena dan apa yang mereka tulis.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6
Maksud dan Tujuan
Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7
Usaha
1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak karimah.
2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya.
3. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya.
4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembanguan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.


BAB IV
BASIS MASSA

Pasal 8
Basis Massa
Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.

Pasal 9
Pengertian Pelajar
Pelajar adalah kelas sosial yang menuntut ilmu secara terus-menerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan.

BAB V
KEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN

Pasal 10
Anggota
Anggota IPM adalah:
1. Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA.
2. Pelajar muslim yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun yang mendaftar sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
3. Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan ayat 1 dan 2, yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal genap 24 tahun.
4. Anggota sebagaimana tersebut dalam ayat 3 di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa melanjutkan keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.

Pasal 11
Kader
Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.

Pasal 12
Simpatisan
Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota.


BAB VI
SUSUNAN, PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PELEBURAN, DAN PEMEKARAN, ORGANISASI

Pasal 13
Susunan Organisasi
1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau desa/kelurahan atau panti asuhan.
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat kecamatan. cabang membawahi ranting.
3. Daerah adalah kesatuan cabang dan atau ranting di tingkat kabupaten/kota. Daerah membawahi cabang dan atau ranting.
4. Wilayah adalah kesatuan daerah di tingkat provinsi. Wilayah membawahi daerah, cabang dan ranting.
5. Pusat adalah kesatuan kesatuan anggota di tingkat nasional yang membawahi wilayah, daerah, cabang dan ranting.

Pasal 14
Penetapan Organisasi
1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.



Pasal 15
Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran
Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur oleh pimpinan di atasnya.

BAB VII
PIMPINAN

Pasal 16
Pimpinan Pusat
1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara nasional.
2. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Muktamar dengan surat keputusan Pimpinan Pusat IPM.
3. Perubahan dan penambahan personil (reshuffle) Pimpinan Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan serta diumumkan ke pimpinan wilayah.

Pasal 17
Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.
2. Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Wilayah adalah wakil Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (reshuffle) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat serta diumumkan ke pimpinan daerah.

Pasal 18
Pimpinan Daerah
1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di daerahnya.
2. Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Daerah menjadi wewenang Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah serta diumumkan ke pimpinan cabang dan atau ranting.

Pasal 19
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di Cabangnya.
2. Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat keputusan Pimpinan Daerah.
3. Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Cabang menjadi wewenang Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Daerah serta diumumkan ke pimpinan ranting.

Pasal 20
Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di rantingnya.
2. Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.
4. Penambahan dan perubahan personal (Reshuffle) Pimpinan Ranting menjadi wewenang Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 21
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan Pimpinan dilakukan pada musyawarah tertinggi masing-masing tingkatan struktur dengan sistem pemilihan formatur.
2. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22
Pergantian Pimpinan
1. Pergantian pimpinan yang dimaksud adalah pergantian pimpinan dalam periode tertentu
2. Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya
3. Pergantian pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan
4. Pergantian pimpinan dinyatakan sah jika sudah terjadi serah terima jabatan yang dilakukan pada saat pergantian ketua umum yang baru.
5. Serah terima jabatan dilakukan pada saat pergantian Ketua Umum yang baru.





Pasal 23
Masa Jabatan Pimpinan
1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang selama 2 tahun, sedangkan Pimpinan Ranting selama 1 tahun.
2. Masa jabatan terhitung mulai dari terpilihnya Ketua Umum yang dilakukan pada saat permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkatan struktur.
3. Jabatan Ketua Umum di setiap tingkatan struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan.
4. Jabatan anggota pimpinan di setiap tingkatan struktur maksimal selama dua kali periode secara berturut-turut.

Pasal 24
Perangkapan Jabatan
1. Rangkap jabatan di setiap tingkatan struktur IPM adalah dilarang.
2. Rangkap jabatan dalam Organisasi Otonom Muhammadiyah, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi dengan organisasi politik adalah dilarang.
4. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran dan kepemudaan lainnya adalah dilarang.

Pasal 25
Perubahan Pimpinan
1. Perubahan pimpinan yang dimaksud adalah perubahan komposisi pimpinan baik berupa penambahan, pengurangan, dan perubahan tugas bidang.
2. Perubahan pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan



BAB VIII
LEMBAGA IPM

Pasal 26
Lembaga IPM
1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Pimpinan IPM mempunyai wewenang membuat pedoman untuk mengatur lembaga IPM.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN

Pasal 27
Muktamar
1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 28
Muktamar Luar Biasa
(MLB)
1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan dalam bahaya dan atau terancam dibubarkan, yang Tanwir tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Tanwir.




Pasal 29
Tanwir
1. Tanwir adalah permusyaratan tertinggi ikatan setelah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Tanwir diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.

Pasal 30
Musyawarah Wilayah
(Musywil)
1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tangung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 31
Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)
1. Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
2. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu priode.

Pasal 32
Musyawarah Daerah
(Musyda)
1. Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.





Pasal 33
Konferensi Pimpinan Daerah
(Konpida)
1. Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah Musyda, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.

Pasal 34
Musyawarah Cabang
(Musycab)
1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diselenggarkan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 35
Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)
1. Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang setelah Musycab, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.

Pasal 36
Musyawarah Ranting
(Musyran)
1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting di selenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37
Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan
1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak.
3. Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
4. Keputusan Musywil, Musyda, dan Musycab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
5. Keputusan Musyran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
6. Keputusan Tanwir, Konpiwil, Konpida dan Konpicab berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

Pasal 38
Tanfidz
1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan setiap permusyawratan (Muktamar, tanwir, Musywil, Konpiwil, Musyda, Konpida, Musycab, Konpicab, dan Musyran) dan rapat pleno yang ada di IPM.
2. Keputusan Muktamar dan Tanwir berlaku sejak ditanfidzkan oleh PP IPM dan diberitahukan kepada untuk mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Keputusan Musywil, Konpiwil, Musyda, Konpida, Musycab, Konpicab, dan Musyran, serta rapat berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan struktur setelah mendapat pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan struktur.
4. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.

BAB X
RAPAT

Pasal 39
Rapat dibedakan menjadi dua jenis : Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja.

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 40
Pengertian
Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 41
Sumber
Keuangan IPM diperoleh dari:
1. Iuran Anggota
2. Uang Pangkal
3. Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 42
Pengelolaan dan Pengawasan
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XII
LAPORAN

Pasal 43
Laporan
Pimpinan IPM semua tingkatan struktur wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkatan struktur.

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 44
Anggaran Rumah Tangga
1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Muktamar.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 45
Pembubaran
1. Pembubaran dan atau perubahan konstitusi IPM menjadi wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muktamar IPM, dan Muktamar Luar Biasa IPM.
2. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atas usulan PP Muhammadiyah.
3. Sesudah IPM dibubarkan, maka segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah.




BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 47
Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat kecuali
1. Anggaran dasar tidak sesuai dengan kondisi IPM.
2. Anggaran dasar dapat diubah berdasarkan kajian dari Pimpinan Wilayah dengan menyerahkan bukti kajian.
3. Perubahan anggaran dasar dapat diusulkan pada tanwir dan disahkan di muktamar.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 48
Penutup
1. Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, disahkan pada Muktamar IPM XX di Samarinda, Kalimantan Timur.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.








ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Pasal 1
Keberadaan Organisasi
Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Ikatan Pelajar Muhammadiyah pernah mengalami perubahan menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat IRM No. VI/PP.IRM/1992 tertanggal 24 Rabi’ul Akhir 1413 Hijriyah, bertepatan tanggal 22 Oktober 1992 dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui SK No.53/SK/IV.13/1.b/1992 tertanggal 22 Jumadil ‘Ula 1413 Hijriyah bertepatan pada tanggal 18 November 1992. Pada tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2008 pada Muktamar IRM di Surakarta kembali lagi menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Pasal 2
Kedudukan Pimpinan Pusat
Pimpinan Pusat IPM berkedudukan di Yogyakarta. Sedangkan penyelenggaraan aktivitasnya berada di dua kantor yaitu di Yogyakarta dan Jakarta.

Pasal 3
Lambang
1. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :


2. Makna lambang IPM adalah :
a. Bentuk segi lima perisai, runcing dibawah merupakan deformasi bentuk pena.
b. Warna kuning berarti keilmuan; putih berarti kesucian; merah berarti keberanian; hijau berarti kerahmatan; dan hitam berarti ketauhidan.
c. Gambar matahari yang berwarna kuning menunjukan bahwa IPM adalah kader Muhammadiyah.
d. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar kitab Al-Qur’an yang berarti sumber pengetahuan.
e. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Qur’an, surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi “Nuun Walqalami Wamaa Yasthuruun” (dalam tulisan Arab). Artinya : Nuun, Demi pena dan apa yang dituliskannya.
f. Tulisan Al-Qur’an tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab, warna hitam dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Pasal 4
Bendera
1. Bendera Ikatan Pelajar Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran panjang berbanding lebarnya dua berbanding tiga berwarna kuning, di bagian tengah bergambar lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH font arial berwarna merah di bawahnya seperti berikut :


2. Warna kuning dalam dasar bendera berarti keilmuan yang menggambarkan keluasan pengetahuan dan keluhuran budi pekerti.
3. Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 5
Pengajuan Kartu Tanda Anggota
1. Pengajuan kartu tanda anggota diajukan secara tertulis disampaikan kepada Pimpinan Ranting atau Cabang atau Daerah.
2. Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang keanggotaan di daerah kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
3. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota, berhak mendapatkan kartu anggota.
4. Ketentuan pelaksanaan dan pembuatan KTA diatur oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 6
Kewajiban dan Hak Anggota
1. Setiap anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah wajib untuk :
a. Taat kepada AD/ART, keputusan organisasi dan IPM.
b. Setia pada nilai-nilai perjuangan IPM.
c. Menjaga nama baik IPM, dan menjadi teladan utama sebagai pelajar muslim.
d. Turut mendukung dan mengembangkan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
e. Membayar Uang Pangkal yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM dan Iuran Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah IPM.
2. Hak Anggota :
a. Memiliki kartu tanda anggota IPM.
b. Mendapatkan pengkaderan dari IPM.
c. Mendapatkan informasi yang sama terkait perkembangan organisasi.
d. Memberikan saran dan menyatakan pendapat demi kebaikan organisasi.
e. Berhak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada tingkatan struktur pimpinannya.

Pasal 7
Kewajiban dan Hak Kader
1. Kewajiban Kader :
a. Taat kepada AD/ART IPM dan menjalankan keputusan dan peraturan IPM.
b. Setia pada nilai-nilai perjuangan IPM.
c. Menegakkan dan menjunjung nama baik IPM dan Muhammadiyah.
d. Menjadi teladan yang utama sebagai pelajar muslim.
e. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
f. Menjadi penggerak dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
2. Hak Kader :
a. Menyatakan pendapat di dalam dan di luar permusyawaratan.
b. Memilih dan dipilih di dalam permusyawaratan pada tingkatan struktur kepemimpinannya.
c. Mendapatakan pembinaan secara terus menerus dari IPM.

Pasal 8
Pemberhentian Anggota
1. Anggota berhenti karena :
a. Meninggal dunia
b. Keluar dari Islam
c. Meminta berhenti atas kehendak sendiri
d. Diberhentikan
e. Habis masa kenggotaannya
2. Anggota diberhentikan oleh Pimpinan karena :
a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM
b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi
c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan
3. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada tingkatan struktur yang memberhentikan. Apabila tingkatan struktur yang bersangkutan menolak maka anggota yang diberhentikan berhak melakukan banding kepada tingkatan struktur di atasnya.

Pasal 9
Ranting
1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid/mushalla, panti asuhan, desa/kelurahan atau komunitas yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan angoota.
2. Ranting sekurang-kurangnya mempunyai :
a. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang.
b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangya 1 kali dalam sebulan.
c. Memiliki kegiatan atau program pemberdayaan dan pembinaan pelajar.
d. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan.
3. Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan surat keputusan.
4. Pembina IPM di sekolah Muhammadiyah tingkat SMP/sederajat dan atau SMU/sederajat adalah Kepala Sekolah atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
5. Pembina IPM di ranting non-sekolah adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Ketua Panti Asuhan, Ketua Takmir Masjid, atau Direktur Pondok Pesantren.
6. Syarat Pembina IPM Ranting adalah alumni IPM dan atau Angkatan Muda Muhammadiyah.

Pasal 10
Cabang
1. Cabang didirikan atas rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan atau Musyawarah Cabang IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Wilayah IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PD, dan PP IPM serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
3. Cabang sekurang-kurangnya mempunyai :
a. 2 (dua) Pimpinan Ranting
b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya sekalidalam sebulan
c. Pengajian umum secara rutin tingkat cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
d. Memiliki program kerja dan kegiatan
e. Pelatihan kader pimpinan tingkat cabang
4. Cabang membawahi Ranting-ranting.





Pasal 11
Daerah
1. Daerah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Musywarah Daerah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 di atas ditembuskan kepada PW IPM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat.
3. Daerah sekurang-kurangnya mempunyai :
a. 2 (Dua) Pimpinan Cabang
b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan
c. Pengajian umum secara rutin tingkat daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
d. Memiliki program kerja dan kegiatan
e. Pelatihan kader Pimpinan tingkat Daerah
4. Daerah membawahi Cabang dan Ranting.

Pasal 12
Wilayah
1. Wilayah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau Musywarah Wilayah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud yang dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan oleh PP IPM, dan ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai :
a. 3 (tiga) Pimpinan Daerah
b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan
c. Memiliki program kerja dan kegiatan
d. Pelatihan kader pimpinan tingkat wilayah
4. Wilayah membawahi Daerah, Cabang, dan Ranting.

Pasal 13
Pusat
1. Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Muktamar.
2. Pusat membawahi Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

Pasal 14
Kepemimpinan
1. Kepemimpinan IPM menggunakan prinsip kolektif-kolegial. Maksudnya dalam melaksanakan dan memutuskan segala sesuatu dilakukan dengan bersama-sama dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan.
2. Kepemimpinan IPM bersifat kritis-apresiatif. Maksudnya senantiasa memperhatikan pendapat anggota, menghargai eksistensi anggota dan menerima kritik dan masukan dari anggotanya.

Pasal 15
Susunan Pimpinan
Susunan Pimpinan terdiri atas :
1. Pimpinan Pusat
2. Pimpinan Wilayah
3. Pimpinan Daerah
4. Pimpinan Cabang
5. Pimpinan Ranting

Pasal 16
Pimpinan Pusat
1. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan IPM berdasarkan keputusan Muktamar dan Tanwir serta pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pimpinan Pusat mentanfidzkan permusyawaratan tingkat pusat, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar anggota Pimpinan Pusat.
4. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Pusat berkewajiban konsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat dapat memberntuk perwakilan yang wewenang dan kedudukannya dalam rapat pleno Pimpinan Pusat atas dasar ketentuan Muktamar.
6. Personal Pimpinan Pusat harus berdomisili di Yogyakarta dan atau Jakarta.

Pasal 17
Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah menentukan kebijakan IPM dalam wilayahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan wilayah.
2. Pimpinan Wilayah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan wilayah, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Wilayah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau intruksi Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personil Pimpinan Wilayah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Wilayah membimbing dan meningkatkan kegiatan daerah dalam wilayahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Wilayah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah dapat membentuk Perwakilan Pimpinan Wilayah sesuai dengan keputusan Musyawarah Wilayah.
8. Personal Pimpinan Wilayah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Wilayah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 18
Pimpinan Daerah
1. Pimpinan Daerah menentukan kebijakan IPM dalam daerahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan daerah.
2. Pimpinan Daerah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Daerah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Daerah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang dan atau ranting dalam daerahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Daerah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Daerah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Daerah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 19
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang menentukan kebijakan IPM dalam cabangnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan cabang.
2. Pimpinan Cabang mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau intruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Cabang atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Cabang membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang ranting-ranting dalam cabangnya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Cabang berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Cabang berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Cabang, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno pimpinan tingkat Cabang.

Pasal 20
Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting menentukan kebijakan IPM dalam rantingnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan ranting.
2. Pimpinan Ranting mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan ranting, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau intruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Ranting atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Ranting membimbing anggota dalam beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan menyalurkan aktivitas dalam amal usaha IPM sebagai bakat, minat, dan kemampuannya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Ranting berkewajiban berkonsultasi dengan Kepala Sekolah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau pembina IPM.
7. Pimpinan Ranting di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/sederajat atau SMA/sederajat dibina oleh kepala sekolah dan atau yang dimandati oleh kepala sekolah untuk membantunya dalam upaya menggerakkan IPM ranting di sekolah yang bersangkutan.
8. Pimpinan Ranting yang berkedudukan di luar sekolah Muhammadiyah adalah personal IPM yang tergabung dalam sekolah non-Muhammadiyah atau Komunitas dapat dibina langsung oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang IPM.

Pasal 21
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan memilih formatur.
2. Pedoman tata tertib pemilihan Pimpinan dibuat oleh Pimpinan setingkatnya, sesuai dengan hasil keputusan musyawarah.
3. Untuk pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan :
a. Untuk Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir.
b. Untuk Pimpinan Wilayah, Daerah dan Cabang ditetapkan oleh musyawarah masing-masing atas usul Pimpinan IPM yang bersangkutan.
c. Untuk Pimpinan Ranting ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan.
4. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Pimpinan IPM :
a. Telah menjadi kader IPM dan mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
b. Setia pada maksud dan tujuan serta perjuangan IPM.
c. Taat pada garis perjuangan IPM.
d. Cakap dan amanah menjalankan tugasnya.
e. Tidak merangkap keanggotaan/jabatan, sebagaimana diatur dalam AD.
f. Memenuhi syarat-syarat administrasi.

Pasal 22
Pergantian Pimpinan
1. Pergantian pimpinan hanya dilaksanakan pada permusyawaratan tertinggi tiap tingkatan struktur.
2. Pergantian pimpinan dilaksanakan apabila masa jabatan pimpinan genap 2 tahun atau 1 tahun untuk ranting atau dinyatakan sudah selesai.
3. Pergantian pimpinan maksimal dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa jabatannya selesai atau satu bulan untuk pimpinan ranting.

Pasal 23
Batas Umur Pimpinan
Batas maksimal umur :
1. Pimpinan Pusat IPM adalah 24 tahun tepat pada saat Muktamar.
2. Pimpinan Wilayah IPM adalah 24 tahun tepat pada saat Musywil.
3. Pimpinan Daerah IPM adalah 22 tahun tepat pada saat Musyda.
4. Pimpinan Cabang IPM adalah 20 tahun tepat pada saat Musycab.
5. Pimpinan Ranting IPM adalah 18 tahun tepat pada saat Musyran.

Pasal 24
Perubahan Pimpinan (reshufle)
1. Perubahan pimpinan dapat dilakukan dalam setiap Rapat Pleno IPM dengan persyaratan 2/3 pimpinan hadir.
2. Perubahan pimpinan disahkan melalui surat keputusan pimpinan di atasnya atau surat keputusan Pimpinan Pusat.
3. Perubahan pimpinan harus disosialisasikan kepada pimpinan dibawahnya paling lambat 3 bulan setelah di SK-kan.

Pasal 25
Pemberhentian Personal Pimpinan
1. Personal pimpinan dinyatakan berhenti, dengan alasan :
a. Meminta berhenti atas kehendak sendiri
b. Diberhentikan
2. Personal pimpinan diberhentikan oleh pimpinan bersangkutan.
3. Personal pimpinan dapat diberhentikan karena :
a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM
b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi
c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan
4. Personal pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan banding pada pimpinan diatasnya.
5. Personal pimpinan yang dinyatakan berhenti sebagaimana ayat 1, dapat diberhentikan melalui rapat pleno.

Pasal 26
Pedoman Kerja
Untuk ketertiban jalannya pimpinan, maka Pimpinan Pusat IPM membuat pedoman umum kerja.

Pasal 27
Bidang-Bidang
1. Bidang adalah unsur pimpinan yang menjalankan tugas pokok dan program-program organisasi.
2. Bidang wajib di IPM adalah bidang Perkaderan, Bidang KDI dan Bidang PIP.
3. Selain Bidang wajib dibentuk oleh masing masing tingkat pimpinan, berdasarkan hasil permusyawaratan tertinggi di masing masing tingkatan pimpinan.

Pasal 28
Lembaga
1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Batas wewenang dan kedudukan lembaga IPM seperti yang dimaksud ayat 1 di atas ditentukan dalam surat keputusan pimpinan yang bersangkutan.
4. Lembaga IPM bertanggung jawab kepada Pimpinan IPM yang bersangkutan.
5. Personal lembaga IPM direkrut dari anggota IPM, simpatisan atau pelajar muslim lain yang dianggap dapat mengemban amanah lembaga dan diberi tanggung jawab oleh masing-masing pimpinan.
6. Pimpinan IPM dapat membubarkan lembaga IPM atau merubah susunan anggota pengurusnya.
7. Pimpinan IPM membuat kaidah umum lembaga IPM yang disyahkan dalam permusyawaratan di tingkatannya.
8. Pimpinan IPM berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga khusus di tingkatan struktur yang bersangkutan.

Pasal 29
Susunan Jabatan
1. Susunan jabatan Pimpinan IPM disusun oleh Ketua Umum dan formatur IPM yang terpilih dalam tiap permusyawaratan IPM.
2. Susunan jabatan pimpinan IPM terdiri atas Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Sekretaris Bidang, Bendahara Umum, dan Anggota Bidang.

Pasal 30
Muktamar
1. Muktamar diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara dan materi muktamar minimal telah sampai kepada yang bersangkutan 2 (dua) bulan sebelumnya.
3. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri muktamirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah sampai disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Muktamirin terdiri atas :
a. Peserta:
1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat IPM
2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakili dan 6 orang utusan Pimpinan Wilayah
3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 2 orang utusan Pimpinan Daerah
b. Peninjau :
1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta muktamar
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah
5. Setiap peserta muktamar berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM berdasarkan keputusan Tanwir pertama.
7. Ketentuan tata tertib Muktamar diatur oleh Pimpinan Pusat dan dibacakan pada Pleno Muktamar.
8. Acara pokok dalam Muktamar :
a. Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat
1) Kebijakan Pimpinan Pusat
2) Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir sebelumnya
3) Keuangan
b. Laporan perkembangan dan pandangan umum Pimpinan Wilayah terhadap kinerja Pimpinan Pusat sesuai dengan Indeks Progresifitas IPM
c. Penyusun kebijakan program kerja periode berikutnya
d. Pemilihan Pimpinan Pusat
e. Masalah-masalah IPM yang bersifat urgen/penting
f. Rekomendasi
9. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar Pimpinan Pusat harus mentanfidzkan hasil keputusan Muktamar dan menyampaikannya pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah se-Indonesia.
10. Keputusan Muktamar mulai berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut kembali oleh Muktamar berikutnya.



Pasal 31
Muktamar Luar Biasa
(MLB)
1. Muktamar Luar Biasa diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat berdasarkan desakan 50% + 1 dari jumlah Pimpinan Wilayah.
2. Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri Muktamirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan undangan sudah secara sah telah disampaikan kepada yang bersangkutan.
3. Muktamirin terdiri atas :
a. Peserta :
1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat
2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan Pimpinan Wilayah
3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan Pimpinan Daerah
b. Peninjau :
1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar Luar Biasa
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
4. Muktamirin berhak atas satu suara.
5. Isi dan susunan acara Muktamar Luar biasa disesuaikan dengan alasan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa.
6. Keputusan Muktamar Luar Biasa mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut oleh Muktamar berikutnya.
7. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Muktamar Luar Biasa, Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan Muktamar Luar Biasa kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.

Pasal 32
Tanwir
1. Tanwir diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara dan materi konferensi pimpinan nasional Tanwir minimal sampai kepada yang bersangkutan 1 (satu) bulan sebelum acara konferensi pimpinan nasional Tanwir diselenggarakan.
3. Tanwir dinyatakan sah apabila dihadiri musyawirin dengan tanpa memandang jummlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Musyawirin Tanwir terdiri atas :
a. Peserta:
1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat
2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan
b. Peninjau :
1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Tanwir
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah
5. Setiap peserta Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Isi dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
7. Acara pokok dalam Tanwir :
a. Progres report perkembangan IPM Nasional
b. Evaluasi dan kebijakan IPM Nasional
c. Masalah penting yang tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar
d. Mempersiapkan acara-acara Muktamar yang akan datang
8. Sebelum Muktamar dapat diselenggarakan Tanwir dengan agenda khusus persiapan Muktamar dan masalah penting.
9. Ketentuan tata tertib Tanwir ditentukan oleh Pimpinan Pusat dan dibacakan pada pleno Tanwir.
10. Keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Tanwir, keputusan harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat menyampaikannya pada Pimpinan Wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah IPM se-Indonesia.
12. Agenda pokok Tanwir Pra-Muktamar :
a. Pembacaan tata tertib Tanwir Pra Muktamar
b. Pembacaan Tanwir sebelumnya (pertama), seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi Keuangan, Tim Materi Muktamar, dll.

Pasal 33
Musyawarah Wilayah
(Musywil)
1. Musyawarah wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Musywil diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah Muktamar.
3. Undangan, acara dan materi musyawarah wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Musyawarah wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Musyawirin terdiri atas :
a. Peserta:
1) Ketua Umum Pimpinan Wilayah, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Wilayah.
2) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 6 orang utusan Pimpinan Daerah
3) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 2 orang utusan
b. Peninjau :
1) Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta musyawarah wilayah
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
6. Setiap peserta musyawarah wilayah berhak atas satu suara.
7. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan berdasarkan Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) sebelumnya.
8. Acara pokok dalam Musyawarah Wilayah :
a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah :
1) Kebijakan Pimpinan Wilayah
2) Organisasi dan administrasi
3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta Keputusan Musyawarah Wilayah dan Konpiwil sebelumnya
4) Keuangan
b. Laporan perkembangan dan pandangan Pimpinan Daerah terhadap kinerja Pimpinan Wilayah
c. Penyusunan program IPM berikutnya
d. Pemilihan Pimpinan Wilayah
e. Masalah urgen dalam wilayah
f. Rekomendasi
9. Pimpinan Daerah dalam memberikan pandangan kepada PW IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan pusat wilayah sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM.
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untk periode kepemimpinan selanjutnya.
11. Ketentuan Tata Tertib Musyawarah Wilayah diatur oleh Pimpinan Wilayah dan dibacakan pada pleno Musyawarah Wilayah.
12. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Wilayah berikutnya.
13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Wilayah, Pimpinan Wilayah harus memyampaikan hasil keputusan Musyawarah Wilayah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan pengesahan.
14. Apabila sampai dua minggu setelah penyerahan hasil Musyawarah Wilayah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah.
15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah wilayah.

Pasal 34
Konferensi Pimpinan Wilayah
(Konpiwil)
1. Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Undangan, acara dan materi Wilayah (Konpiwil) minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konpiwil dinyatakan sah apabila dihadiri Musyawirin Konpiwil dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Musyawirin Konpiwil terdiri atas :
a. Peserta:
1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pimpinan Wilayah
2) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan Pimpinan Daerah
b. Peninjau :
1) Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta Konpiwil.
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
5. Setiap peserta konpiwil berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara konpiwil ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
7. Acara pokok dalam Konpiwil :
a. Laporan Kebijakan Pimpinan Wilayah
b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Wilayah
c. Masalah yang oleh Musywil diserahkan kepada Konpiwil
d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program
e. Mempersiapkan acara-acara Musywil berikutnya
8. Sebelum Musywil dapat diselenggarakan Konpiwil dengan agenda khusus Persiapan Musywil dan masalah urgen.
9. Ketentuan tata tertib konpiwil ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan dibacakan dalam sidang pleno Konpiwil.
10. Keputusan Konpiwil mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konpiwil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Konpiwil kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat IPM untuk mendapatkan pengesahan.
12. Apabila sampai dua minggu sesudah penyerahan hasil keputusan Konpiwil tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah.
13. Pada waktu berlangsungnya Konpiwil dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konpiwil.
14. Agenda Pokok Konpiwil Pra-Musywil :
a. Pembacaan tata tertib Konpiwil dan Musywil
b. Pembacaan hasil kerja Konpiwil sebelumnya (pertama), seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi, Tim Materi, Panitia Musywil, dll.

Pasal 35
Musywarah Daerah
(Musyda)
1. Musyawarah Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Musyda diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PW IPM dan dikeluarkannya keputusan Induk Musywil.
3. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Daerah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Musyawirin terdiri atas :
a. Peserta :
1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pimpinan Daerah.
2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakilinya dan 6 orang utusan.
3) Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan.
b. Peninjau :
1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Musyawarah Daerah.
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
6. Setiap peserta Musyawarah Daerah berhak atas satu suara.
7. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan berdasarkan keputusan Konpida sebelumnya.
8. Acara pokok Musyawarah Daerah :
a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah
1) Kebijakan Pimpinan Daerah
2) Organisasi dan Administrasi
3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta Pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan Konpicab sebelumnya
4) Keuangan
b. Laporan perkembangan Pimpinan Cabang atau Ranting dan pandangan Pimpinan Cabang atau Ranting terhadap kinerja Pimpinan Daerah
c. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya
d. Pemilihan Pimpinan Daerah
e. Masalah IPM yang urgen dalam Daerahnya
9. Pimpinan Cabang atau Ranting dalam memberikan pandangan kepada PD IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan daerah sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM.
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya.
11. Ketentuan tata tertib Musyawarah Daerah diatur oleh Pimpinan Daerah.
12. Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah sampai diubah atau dicabut kembali oleh Musyawarah Daerah berikutnya.
13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Musyda kepada Pimpinan Daerah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
14. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Daerah.

Pasal 36
Konferensi Pimpinan Daerah
(Konpida)
1. Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida) diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Undangan, acara dan materi Konpida minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konpida dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Musyawirin Konpida dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Musyawirin Konpida terdiri atas :
a. Peserta:
1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pimpinan Daerah
2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakilinya dan 2 orang utusan Pimpinan Cabang (Jika dalam Pimpinan Daerah ada yang tidak mewakili cabang, maka yang diundang adalah Pimpinan Ranting)
b. Peninjau :
1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Konpida
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah
5. Setiap peserta Konpida berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konpida ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
7. Acara pokok Konpida :
8. Ketentuan tata tertib Konpida ditentukan oleh Pimpinan Daerah dan dibacakan dalam rapat pleno Konpida.
9. Keputusan Konpida mulai berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konpida, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Konpida kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konpida tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konpida dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konpida.
13. Agenda pokok Konpida Pra-Musyda :
a. Pembacaan tata tertib Konpida dan Musyda
b. Pembacaan hasil kerja Konpida sebelumnya (pertama) seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi, Tim Materi, dll.
14. Pimpinan Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Konpida.

Pasal 37
Musyawarah Cabang
(Musycab)
1. Musyawarah Cabang diselenggarakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2. Musycab diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PD IPM dan dikeluarkannya keputusan induk Musyda.
3. Undangan, acara dan materi Musyawarah Cabang minimal sampai kepada yang bersangkutan dua minggu sebelumnya.
4. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta Musyawarah Cabang Musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan sudah disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan.
5. Musyawarah Cabang Musyawirin terdiri atas :
a. Peserta:
1) Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Cabang
2) Ketua Umum Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pimpinan Ranting
b. Peninjau :
1) Pimpinan Cabang yang tidak menjadi peserta Musyawarah Cabang
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang
6. Setiap Peserta Penuh Musyawarah Cabang berhak atas satu suara.
7. Isi dan Susunan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dengan berdasarkan keputusan Konpicab sebelumnya.
8. Acara Pokok dalam Musyawarah Cabang :
a. Laporan Pertanggung jawaban Pimpinan Cabang :
1) Kebijakan Pimpinan Cabang
2) Organisasi dan Administrasi
3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Konpicab sebelumnya
4) Keuangan
b. Laporan perkembangan Pimpinan Ranting dan pandangan Pimpinan Ranting dan pandangan Pimpinan Ranting terhadap kinerja Pimpinan Cabang
c. Pernyusunan program IPM periode berikutnya
d. Pemilihan Pimpinan Cabang
e. Masalah IPM yang urgen di cabangnya
f. Rekomendasi
9. Pimpinan Ranting dalam memberikan pandangan kepada PC IPM, sekaligus memberikan panilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan Cabang sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM.
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya.
11. Keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Cabang berikutnya.
12. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Cabang, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan Pimpinan Wilayah.
13. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
14. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Cabang.

Pasal 38
Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)
1. Konferensi Pimpinan Cabang (Konpicab) diselenggarakan atas undangan Pimipnan Cabang.
2. Undangan, acara dan materi Konpicab minimal sampai kepada yang bersangkutan 2 minggu sebelumnya.
3. Konpicab dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Musyawirin Konpicab dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Musyawirin terdiri atas :
a. Peserta:
1) Ketua Umum Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pimpinan Cabang
2) Ketua umum pimpinan ranting atau yang mewakili dan 2 orang utusan Pimpinan Ranting
b. Peninjau :
1) Pimpinan Cabang yang tidak menjadi peserta Konpicab
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang
5. Setiap peserta berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konpicab ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
7. Acara Pokok Konpicab :
a. Laporan Kebijakan Pimpinan Cabang
b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musycab
c. Masalah yang oleh Musycab diserahkan kepada Konpicab
d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program
e. Mempersiapkan acara-acara Musyda berikutnya
8. Ketentuan tata tertib Konpicab ditentukan oleh Pimpinan Cabang dan dibacakan dalam rapat pleno Konpicab.
9. Keputusan Konpicab mulai berlaku setelah sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konpicab, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Konpicab kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konpicab tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konpicab dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konpicab.
13. Agenda pokok Konpicab Pra Musycab :
a. Pembacaan tata tertib Konpicab dan Musycab
b. Pembacaan hasil kerja Konpicab sebelumnya (pertama), seperti Panitia Pemilihan, Tim Verifikasi, Tim Materi, Panitia Musycab, dll
14. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konpicab.


Pasal 39
Musyawarah Ranting
(Musyran)
1. Musyawarah Ranting diselenggarakan atas undangan Pimpinan Ranting.
2. Undangan, acara dan materi Musyawarah Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan seminggu sebelumnya.
3. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Musyawirin dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Musyawirin terdiri atas :
a. Peserta:
1) Personal Pimpinan Ranting
2) Seluruh anggota Ranting atau wakil-wakil anggota sesuai kebijakan Pimpinan Ranting
b. Peninjau :
Mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting
5. Setiap peserta Musyawarah Ranting berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
7. Acara pokok dalam Musyawarah Ranting :
a. Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Ranting
1) Program Kerja Pimpinan Ranting
2) Organisasi dan Administrasi
3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta keputusan Musyawarah Ranting sebelumnya
4) Keuangan
b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya
c. Pemilihan Pimpinan Ranting
d. Masalah IPM yang urgen di Rantingnya
e. Rekomendasi
8. Ketentuan tata tertib Musyawarah Ranting diatur oleh Pimpinan Ranting dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Ranting.
9. Keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Ranting berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Ranting, Pimpinan Ranting harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ranting kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Cabang atau Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerapan hasil Musyawarah Ranting tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang atau Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Ranting.
13. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.

Pasal 40
Keputusan Musyawarah
1. Keputusan Musyawarah diusahakan dengan mufakat.
2. Keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan kondisi jikalau dari musyawarah mufakat tidak menemukan keputusan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau maslah yang penting dapat dilakukan secara tertulis atau secara langsung.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat suara yang sama banyak, maka pemungutan suara dapat diulani dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali hasil pemungutannya masih tetap sama, atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka persoalannya dibekukan atau diserahkan kepada Pimpinan di atasnya atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat atau Kepala Sekolah.

Pasal 41
Keputusan Induk
1. Keputusan Induk adalah keputusan keseluruhan hasil sidang permusyawaratan di masing–masing tingkatan.
2. Keputusan induk berisi :
a. Keputusan sidang pleno dan komisi
b. Keputusan sidang formatur
3. Keputusan induk berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 42
Formatur
1. Formatur adalah 9 orang yang memeroleh suara terbanyak pada permusyawaratan tertinggi di masing – masing tingkatan pimpinan.
2. Formatur bertugas :
a. Menentukan ketua umum dan sekretaris jendral / umum
b. Menyusun struktur pimpinan
3. Tugas formatur berakhir sampai dengan tersusunnya struktur pimpinan.

Pasal 43
Rapat Pimpinan
1. Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan masalah kebijakan, program dan atau masalah-masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam waktu cepat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan bersangkutan.
Rapat pimpinan terdiri atas :
a. Rapat Rutin
b. Rapat Pleno
2. Rapat rutin dilaksanakan minimal dua minggu sekali, sedangkan rapat pleno dilaksanakan minimal 6 bulan sekali.
3. Fungsi Rapat Rutin :
a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara mingguan
b. Hal-hal urgen
4. Fungsi Rapat Pleno :
a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara bulanan
b. Personalia
c. Up Grade Pimpinan
d. Hal-hal yang urgen
5. Ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam pedoman umum.

Pasal 44
Rapat Kerja
1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk merumuskan pelaksanaan keputusan musyawarah tertinggi di setiap struktur yang menyangkut program dan kegiatan organisasi.
Rapat kerja terdiri atas :
a. Rapat Kerja Pimpinan
b. Rapat Kerja Nasional/Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting
2. Ketentuan lain mengenai rapat kerja diatur dalam pedoman umum.

Pasal 45
Laporan
Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IPM meliputi bidang organisasi, amal usaha, administrasi, inventarisasi organisasi dan kegiatan-kegiatan termasuk laporan bidang/lembaga khusus, problematika, usul dan saran dari tingkat Pimpinan IPM masing-masing disampaikan kepada Pimpinan di atasnya, dengan ketentuan bagi Pimpinan Wilayah, Daerah, setiap tiga bulan dan Pimpinan Ranting setiap dua bulan.

Pasal 46
Keuangan
1. Uang Pangkal ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Iuran Anggota besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
3. Pengelolaan/penarikan Iuran Anggota akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Daerah masing-masing.
4. Distribusi Iuran Anggota adalah sebagai berikut :
a. 40% untuk Pimpinan Ranting
b. 30% untuk Pimpinan Cabang
c. 20% untuk Pimpinan Daerah
d. 10% untuk Pimpinan Wilayah
5. Setiap tahun Pimpinan IPM masing-masing tingkat mengadakan perhitungan, pemeriksaan kas dan hak milik serta melaporkannya kepada permusyawaratan yang bersangkutan.
6. Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan IPM dengan membentuk tim verifikasi/pemeriksaan keuangan.
7. Perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dan sebagainya dapat menjadi donatur IPM dengan tidak mengikat.
8. Laporan keuangan IPM harus didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan akan diatur dalam pedoman Administrasi Keuangan dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.

Pasal 47
Perubahan Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Rumah Tangga ini diubah atas usulan Tanwir melalui pengkajian dan tawaran draf perubahan Muktamar selanjutnya, dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir.

Pasal 48
Aturan Tambahan
1. IPM menggunakan tahun Hijriah dimulai sesuai dengan penanggalan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.
2. Pedoman administrasi IPM diatur oleh Pimpinan Pusat.
3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
4. Serah terima jabatan dilaksanakan pada akhir permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkatan pimpinan.
5. Segala ketentuan yang bertentangan dengan anggaran rumah tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49
Penutup
Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Muktamar XX.

Baca juga:

Blog Post Lainnya
Social Media
Alamat
0813-2902-1460
0813-2902-1460
distroipm@gmail.com
Jalan Sultan Agung No.14 Wirogunan, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55151
Pembayaran via
Ekspedisi
@2019 Copyright Distro IPM Inc